Raperda Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Raperda Bangunan Gedung

1st Image

Pada Triwulan kedua Pemerintah Kota Surakarta mengajukan Raperda Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Raperda Bangunan Gedung ke DPRD Kota Surakarta. Kedua raperda tersebut nantinya akan mencabut Perda Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Perda Nomor 8 Tahun 2009 tentang Bangunan. Adapun Raperda Pengelolaan Barang Milik Daerah yang pada saat ini telah memasuki tahap konsultasi ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah merupakan bentuk penyesuaian atas ditetapkannya Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Sedangkan Raperda Bangunan Gedung yang saat ini masih dalam proses pembahasan merupakan bentuk penyesuaian terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Bangunan Gedung.



Dalam raperda Bangunan Gedung tidak mengatur secara terperinci terkait perizinan yang salah satunya adalah penerbitan IMB. Sedangkan pengaturan dalam raperda Bangunan Gedung ini lebih kepada tata bangunan dan lingkungan dalam pelaksanaan pembangunan bangunan gedung. Selanjutnya pengaturan mengenai IMB akan ditindaklanjuti dengan pengajuan raperda IMB tersendiri dan pada saat ini masih dalam proses penggodokan di ranah eksekutif.



 


posting oleh Ant, 5283